TUGAS MANDIRI 06 (MUHAMAD UBAY FIRDOS E:46)

Hak Mahasiswa untuk Mendapatkan Perlakuan Adil dari Dosen dan Institusi

Nama:MUHAMAD UBAY FIRDOS
NO:E46

Abstrak

Hak mahasiswa untuk mendapatkan perlakuan adil dari dosen dan institusi merupakan bagian penting dari penegakan hak warga negara dalam dunia pendidikan. Dalam kehidupan kampus, keadilan bukan hanya diwujudkan melalui penilaian akademik yang objektif, tetapi juga melalui kebijakan kampus yang transparan, akses yang sama terhadap fasilitas, serta penghormatan terhadap martabat mahasiswa. Artikel reflektif ini menguraikan pentingnya hak tersebut dalam konteks kehidupan mahasiswa, permasalahan yang sering muncul, serta cara mahasiswa dan institusi dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Tulisan ini juga menegaskan relevansinya dengan konsep hak warga negara dalam Materi Pembelajaran 1 Pendidikan Kewarganegaraan.

Kata Kunci: hak warga negara, mahasiswa, keadilan, pendidikan tinggi, perlakuan adil

Pendahuluan

Sebagai warga negara, mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan yang layak dan nondiskriminatif. Dalam konteks perguruan tinggi, hak tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk perlindungan: penilaian akademik yang objektif, kebijakan kampus yang transparan, penghargaan terhadap kebebasan akademik, serta akses yang setara terhadap fasilitas dan layanan institusi. Materi Pembelajaran 1 dalam Pendidikan Kewarganegaraan menekankan bahwa hak warga negara bukan hanya melekat secara hukum, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan pendidikan.

Sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa keadilan dalam pendidikan bukan sekadar konsep normatif, tetapi sebuah kebutuhan nyata yang menentukan kualitas pembelajaran, kesejahteraan psikologis, dan motivasi belajar. Melalui refleksi ini, saya mencoba memahami bagaimana hak untuk mendapatkan perlakuan adil memiliki relevansi kuat dalam kehidupan kampus dan bagaimana pengalaman mahasiswa sering menjadi cerminan dari implementasi hak warga negara dalam dunia pendidikan.

Permasalahan

Dalam praktiknya, mahasiswa sering dihadapkan pada berbagai permasalahan terkait perlakuan yang tidak sepenuhnya adil, baik dari dosen maupun institusi. Beberapa di antaranya adalah:

1. Penilaian yang tidak transparan, misalnya nilai yang tidak dijelaskan secara jelas, tidak ada rubrik, atau tidak diberikan umpan balik.

2. Perlakuan diskriminatif, baik berdasarkan kedekatan, latar belakang sosial, gender, atau perbedaan karakter mahasiswa.

3. Ketidaksetaraan akses terhadap fasilitas akademik, seperti bimbingan skripsi, layanan administrasi, atau penggunaan sarana kampus.

4. Kebijakan kampus yang kurang berpihak kepada mahasiswa, seperti jadwal kuliah yang tidak manusiawi, proses administrasi yang rumit, atau penanganan komplain yang lambat.

5. Komunikasi yang tidak etis, misalnya dosen yang merendahkan mahasiswa, kurang responsif, atau melakukan penyampaian materi dengan cara yang tidak profesional.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa hak mahasiswa untuk mendapatkan perlakuan adil masih membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Pembahasan

1. Hak Warga Negara dalam Konteks Pendidikan Tinggi

Menurut Materi Pembelajaran 1, hak warga negara mencakup hak untuk memperoleh pendidikan, kesetaraan, serta perlakuan yang adil dalam berbagai sektor kehidupan. Pendidikan merupakan pilar penting pembentukan warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Ketika mahasiswa menerima perlakuan yang tidak adil, hak konstitusional tersebut tidak terpenuhi.

2. Prinsip Keadilan dalam Proses Akademik

Keadilan akademik mencakup penilaian objektif, pemberian umpan balik yang jelas, dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dosen berperan sebagai pendidik profesional yang wajib menghormati hak mahasiswa tanpa memandang perbedaan. Ketika prinsip ini diterapkan, mahasiswa dapat belajar dengan rasa aman dan percaya diri.

3. Peran Institusi dalam Menjamin Keadilan

Institusi pendidikan bertanggung jawab menyediakan kebijakan yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa. Ini mencakup:

• Sistem penilaian yang dapat diakses

• SOP komplain yang jelas

• Akses terhadap layanan konseling

• Ketersediaan fasilitas akademik tanpa diskriminasi

Keberadaan mekanisme resmi untuk menampung aspirasi mahasiswa menjadi wujud nyata perlindungan hak warga negara.

4. Peran Mahasiswa dalam Mengawal Haknya

Mahasiswa bukan hanya penerima hak, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk:

• Menghormati dosen dan sesama mahasiswa

• Mengikuti aturan akademik

• Menggunakan haknya secara bertanggung jawab

• Berani menyampaikan komplain secara etis apabila mendapat perlakuan tidak adil

Dengan demikian, relasi mahasiswa–dosen–institusi dapat terbangun secara sehat.

5. Refleksi Pribadi

Sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa keadilan dalam perlakuan adalah kunci kenyamanan belajar. Ketika dosen memberikan penjelasan nilai secara terbuka, saya merasa dihargai. Ketika institusi mengakomodasi kebutuhan mahasiswa, saya merasa menjadi bagian dari komunitas akademik yang berdaya. Namun ketika menemukan proses yang tidak transparan, saya belajar bahwa memperjuangkan hak secara santun dan formal adalah bagian dari sikap kewarganegaraan yang baik.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Hak mahasiswa untuk mendapatkan perlakuan adil dari dosen dan institusi merupakan bagian penting dari hak warga negara di bidang pendidikan. Keadilan tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas pembelajaran dan perkembangan mahasiswa sebagai individu maupun warga negara. Permasalahan terkait ketidakadilan harus dipandang sebagai tantangan bersama yang perlu diatasi melalui kebijakan yang jelas, profesionalisme dosen, serta partisipasi aktif mahasiswa.

Saran

1. Bagi institusi: memperkuat transparansi akademik, memperbaiki mekanisme komplain, dan memastikan kebijakan tidak merugikan mahasiswa.

2. Bagi dosen: menjaga profesionalisme, bersikap objektif dalam penilaian, serta menghormati keragaman mahasiswa.

3. Bagi mahasiswa: memahami hak dan kewajiban, menjaga etika komunikasi, serta aktif menyampaikan keluhan melalui jalur resmi.

Daftar Pustaka

• Materi Pembelajaran 1 Pendidikan Kewarganegaraan, “Hak dan Kewajiban Warga Negara”.

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Standar Nasional Pendidikan Tinggi.