Prakarya XI-5 muhamad ubay firdos

  TANGGAPAN KRITIS TERHADAP DISKUSI PUBLIK “MENINJAU ULANG DEMOKRASI INDONESIA ERA REFORMASI” A. Identitas dan Informasi Video Judul Webinar: Meninjau Ulang Demokrasi Indonesia Era Reformasi Penyelenggara: Komisi Kebudayaan, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Narasumber: Irine Hiraswari, Ph.D. — dari BRIN,Manuel Kaisiepo — dari Aliansi Kebangsaan,Prof. Sofian Effendi — Komisi Ilmu Sosial AIPI,Moderator: Yudi Latif, Ph.D. (Komisi Kebudayaan AIPI),Pembukaan oleh: Prof. Daniel Murdiyarso — Ketua AIPI Tanggal Publikasi: 28 Maret 2024 Tautan Video: https://www.youtube.com/watch?v=LskDWMTuruE Webinar ini diselenggarakan untuk mengevaluasi perkembangan demokrasi Indonesia selama dua dekade pasca-reformasi, sekaligus membahas tantangan struktural yang masih membayangi kualitas demokrasi kontemporer. B. Ringkasan Argumentasi Utama Dalam diskusi tersebut, para narasumber menyoroti bahwa demokrasi Indonesia pasca-reformasi menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan masa ...

  Jurnal Refleksi Pribadi Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan Topik Refleksi: Sikap sebagai Warga Negara dalam Konteks Kampus Nama Mahasiswa: [MUHAMAD UBAY FIRDOS] NIM: [46125010117] Tanggal: [21-11-2025] 1. Pemahaman Konsep Menurut pemahaman saya, kewarganegaraan aktif dan bertanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk berperan serta dalam lingkungan sosialnya secara sadar, kritis, dan beretika. Di lingkungan kampus, menjadi warga negara yang baik berarti menghargai hak orang lain, menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa, serta terlibat dalam kegiatan yang membangun komunitas akademik. Mahasiswa dituntut untuk mampu berdiskusi secara demokratis, bersikap terbuka terhadap perbedaan, serta berkontribusi dalam menciptakan suasana belajar yang aman, inklusif, dan produktif. 2. Pengalaman Pribadi Selama mengikuti kegiatan di kampus, saya berusaha menerapkan sikap sebagai warga negara dengan berpartisipasi aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan. Dalam organi...

Hak Mahasiswa untuk Mendapatkan Perlakuan Adil dari Dosen dan Institusi Nama:MUHAMAD UBAY FIRDOS NO:E46 Abstrak Hak mahasiswa untuk mendapatkan perlakuan adil dari dosen dan institusi merupakan bagian penting dari penegakan hak warga negara dalam dunia pendidikan. Dalam kehidupan kampus, keadilan bukan hanya diwujudkan melalui penilaian akademik yang objektif, tetapi juga melalui kebijakan kampus yang transparan, akses yang sama terhadap fasilitas, serta penghormatan terhadap martabat mahasiswa. Artikel reflektif ini menguraikan pentingnya hak tersebut dalam konteks kehidupan mahasiswa, permasalahan yang sering muncul, serta cara mahasiswa dan institusi dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Tulisan ini juga menegaskan relevansinya dengan konsep hak warga negara dalam Materi Pembelajaran 1 Pendidikan Kewarganegaraan. Kata Kunci: hak warga negara, mahasiswa, keadilan, pendidikan tinggi, perlakuan adil Pendahuluan Sebagai warga neg...

  Ringkasan Pasal-Pasal Penting UUD 1945 Terkait Sistem Pemerintahan 1. Pasal 1 Isi Pokok Pasal: Menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, dan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui konstitusi. Penjelasan Singkat: Pasal ini menetapkan bentuk negara dan sumber kedaulatan nasional. Relevansi terhadap Sistem Pemerintahan: Menjadi dasar dari sistem demokrasi dan prinsip negara kesatuan, serta menjadi fondasi seluruh penyelenggaraan pemerintahan. 2. Pasal 4 Isi Pokok Pasal: Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Penjelasan Singkat: Menjelaskan kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan. Relevansi terhadap Sistem Pemerintahan: Menunjukkan karakter presidensial, di mana Presiden bukan hanya simbol tetapi pelaksana pemerintahan yang memimpin kabinet. 3. Pasal 20 Isi Pokok Pasal: DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Penjelasan Singkat: Menempatkan DPR sebagai lembaga leg...

  Peran Teknologi Digital dalam Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM NAMA:MUHAMAD UBAY FIRDOS NO: E46 Abstrak Artikel reflektif ini membahas bagaimana teknologi digital berperan dalam mengungkap fakta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di era informasi. Kemajuan digital seperti media sosial, big data, dan teknologi verifikasi berbasis AI telah mempercepat proses penyebaran informasi serta membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi tindakan aparat, pemerintah, maupun individu. Namun, teknologi juga membawa tantangan berupa disinformasi, manipulasi data, dan bias algoritmik. Refleksi ini menunjukkan bahwa teknologi digital bukan hanya alat bantu, melainkan medium baru untuk memperkuat budaya HAM dan transparansi. Kata Kunci: HAM, teknologi digital, pelanggaran HAM, data digital, transparansi publik. Pendahuluan Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak ia lahir. Dalam konteks kehidupan berbangsa, HAM menjadi standar moral dan hukum yang w...